PIDATO PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( FPDI-P)

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

FRAKSI PDI PERJUANGAN TELAH MENGKAJI PENGAJUAN RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BUMD. KAMI MENCATAT BAHWA PENYERTAAN MODAL INI DIRENCANAKAN UNTUK TIGA ENTITAS STRATEGIS, YAITU PERUMDA BARINAS, PT. BPR NTB (PERSERODA), DAN PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA)

PENYERTAAN MODAL DAERAH BUKAN SEKADAR TRANSAKSI KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA. BAGI FRAKSI PDI PERJUANGAN, PMD ADALAH MANIFESTASI DARI KEHADIRAN NEGARA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI DEMI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT, SEBAGAIMANA AMANAT PASAL 33 UUD 1945. KAMI MENGINGATKAN BAHWA BUMD MEMILIKI DIMENSI GANDA, YAITU SEBAGAI ENTITAS BISNIS DAN SEBAGAI ALAT PELAYANAN PUBLIK.

BAGI FRAKSI PDI PERJUANGAN, INVESTASI DAERAH ADALAH INSTRUMEN NEGARA UNTUK MELAKUKAN INTERVENSI PASAR DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT . OLEH KARENA ITU, KAMI MEMBERIKAN BEBERAPA CATATAN KHUSUS:

FRAKSI PDI PERJUANGAN MENEKANKAN BAHWA SUNTIKAN MODAL KE PERUMDA BARINAS DAN PT. BPR NTB HARUS MAMPU MENURUNKAN HAMBATAN AKSES MODAL BAGI PETANI, NELAYAN, DAN PEDAGANG KECIL DI SUMBAWA BARAT. KAMI TIDAK INGIN MODAL INI HANYA MEMPERCANTIK NERACA KEUANGAN PERUSAHAAN TANPA ADA DAMPAK RIIL PADA PENURUNAN ANGKA
TRANSPARANSI DAN MITIGASI RISIKO PADA PASAL 8 RAPERDA INI MENYATAKAN BAHWA BUMD BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO YANG TIMBUL DALAM PENGELOLAAN MODAL. FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGINGATKAN BAHWA RISIKO TERSEBUT ADALAH RISIKO UANG RAKYAT. KAMI MENUNTUT ADANYA AUDIT INDEPENDEN YANG RUTIN DAN TRANSPARANSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).

JANGAN SAMPAI PENYERTAAN MODAL INI MENJADI BEBAN BAGI APBD DI MASA DEPAN AKIBAT TATA KELOLA YANG TIDAK PROFESIONAL.

EVALUASI DAN PENGHENTIAN PENYERTAAN MODAL KAMI MENGAPRESIASI ADANYA KLAUSUL PADA PASAL 10 AYAT (3) YANG MEMUNGKINKAN PEMERINTAH DAERAH MENGHENTIKAN ATAU MENARIK MODAL JIKA BUMD TIDAK MEMBERIKAN MANFAAT EKONOMIS. FRAKSI PDI PERJUANGAN AKAN MENGAWASI POIN INI DENGAN KETAT. KAMI MENDORONG BUPATI UNTUK TIDAK RAGU MENARIK MODAL DARI BUMD YANG KINERJANYA BURUK ATAU HANYA MENJADI “BENALU” ANGGARAN.
FRAKSI PERLU MEMPERTANYAKAN URGENSI PENETAPAN JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN PADA AYAT (1) JIKA PADA AKHIRNYA AYAT

(4) MEMPERBOLEHKAN PELAMPAUAN BATAS WAKTU TERSEBUT TANPA BATASAN YANG JELAS. FRAKSI DAPAT MENERIMA KETENTUAN PASAL 4 AYAT (4) DENGAN CATATAN: BAHWA KELENTURAN WAKTU INI MURNI DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN KESEHATAN FISKAL DAERAH, BUKAN KARENA PEMBIARAN TERHADAP KINERJA BUMD YANG LAMBAT DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI DAERAH.

PENTINGNYA SOSIALISASI DAN UJI PUBLIK MENGINGAT BESARNYA ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN, FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMANDANG PERLUNYA SOSIALISASI YANG MASIF.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA!!!!

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK NTB SYARIAH

FRAKSI PDI PERJUANGAN TELAH MENELAAH NASKAH RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK NTB SYARIAH. KAMI MENCATAT ADANYA RENCANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG SANGAT SIGNIFIKAN, YAKNI SEBESAR RP400.000.000.000,00 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) BAGI FRAKSI PDI PERJUANGAN, ALOKASI DANA SEBESAR INI BUKANLAH ANGKA YANG KECIL. INI ADALAH UANG RAKYAT YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN MANFAATNYA BAGI

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

DALAM PASAL 4 AYAT (2) NASKAH RAPERDA DISEBUTKAN BAHWA BESARNYAPENAMBAHAN MODAL DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA PENJELASAN RINCI MENGENAI PROYEKSI FISKAL KITA SELAMA 5 TAHUN KE DEPAN. JANGAN SAMPAI AMBISI MEMPERKUAT PERMODALAN BANK JUSTRU MENGORBANKAN ALOKASI BELANJA WAJIB UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR RAKYAT SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR. PASAL 8 RAPERDA INI MEWAJIBKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (TRANSPARANSI, KEADILAN, AKUNTABILITAS, DAN RESPONSIBILITAS). FRAKSI PDI PERJUANGAN MENEKANKAN BAHWA PENGAWASAN OLEH BUPATI MELALUI PEJABAT YANG DITUNJUK (SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 9) HARUS DILAKUKAN SECARA KETAT DAN PROFESIONAL. KAMI MEMINTA JAMINAN AGAR RISIKO YANG TIMBUL DALAM PENGELOLAAN MODAL, SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM PASAL 7, BENAR-BENAR DIMITIGASI SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DI MASA MENDATANG.

TERKAIT PENERAPAN REGULASI BARU DALAM RAPERDA INI, FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMANDANG PERLUNYA FASE UJI COBA ATAU SIMULASI TERHADAP SKEMA PENYERTAAN MODAL YANG DIUSULKAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA INI TIDAK BOLEH DI LAKUKAN TANPA MELIBATKAN PARTISIPASI PUBLIKYANG BERMAKNA. FRAKSI KAMI MENEKANKAN PENTINGNYA SOSIALISASI YANG MASIF SEBELUM RAPERDA INI DIKETUK PALU. MASYARAKAT, AKADEMISI, MAHASISWA DAN PELAKU USAHA HARUS DILIBATKAN DALAM UJI PUBLIK.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;

FRAKSI PDI PERJUANGAN TELAH MEMPLAJARI PENGAJUAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. BAGI KAMI, BARANG MILIK DAERAH (BMD) BUKAN SEKADAR INVENTARIS FISIK, MELAINKAN ASET STRATEGIS RAKYAT YANG HARUS DIKELOLA DENGAN PRINSIP EFISIENSI, AKUNTABILITAS, DAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT.

ASET DAERAH YANG TIDAK TERKELOLA DENGAN BAIK HANYA AKAN MENJADI BEBAN BIAYA PEMELIHARAAN. SEBALIKNYA, ASET YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL AKAN MENJADI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG POTENSIAL.

FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMPERTANYAKAN SEJAUH MANA AKURASI DATA INVENTARISASI ASET YANG DIMILIKI PEMERINTAH DAERAH SAAT INI.APAKAH PERUBAHAN PERDA INI SUDAH DIBARENGI DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET YANG TERINTEGRASI (DIGITALISASI ASET)? KAMI TIDAK INGIN ADA ASET DAERAH YANG “TERLUPAKAN” ATAU BERPINDAH TANGAN TANPA PROSEDUR YANG SAH AKIBAT LEMAHNYA PENCATATAN ADMINISTRATIF. DAN FRAKSI PDI PERJUANGAN MENDORONG AGAR ASET DAERAH YANG MENGANGGUR (IDLE) DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, SEPERTI PENYEDIAAN RUANG BAGI UMKM ATAU FASILITAS PUBLIK LAINNYA.

KAMI MEMINTA PENJELASAN, BAGAIMANA REGULASI

PERUBAHAN INI DAPAT MEMPERMUDAH AKSES MASYARAKAT KECIL DALAM MEMANFAATKAN ASET DAERAH SECARA LEGAL DAN PRODUKTIF?

TERKAIT KERJA SAMA PEMANFAATAN ASET DENGAN PIHAK KETIGA (SWASTA), FRAKSI PDI PERJUANGAN MENEKANKAN PENTINGNYA TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN NILAI KONTRIBUSI. JANGAN SAMPAI NILAI SEWA ATAU BAGI HASIL YANG DITETAPKAN JAUH DI BAWAH HARGA PASAR SEHINGGA MERUGIKAN DAERAH. KAMI MEMINTA ADANYA EVALUASI BERKALA TERHADAP SEMUA KERJA SAMA ASET YANG SEDANGBERJALAN.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG PROFESIONAL ADALAH KUNCI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA. FRAKSI PDI PERJUANGAN TIDAK INGIN PERUBAHAN INI HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAPI HARUS MENYENTUH SUBSTANSI TATA KELOLA YANG LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN.

RAPERDA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

FRAKSI PDI PERJUANGAN TELAH MENCERMATI DENGAN SAKSAMA RAPERDATENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. BAGI FRAKSI KAMI, ANAK ADALAH ASET TERBESAR DAERAH DAN MERUPAKAN GENERASI PENERUS CITA-CITA PERJUANGAN BANGSAYANG HARUS DIJAMIN HAK- HAKNYA TANPA TERKECUALI.

FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMBERIKAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAS INISIATIF MENYUSUN PAYUNGHUKUM INI. KAMI MEMANDANG BAHWA RAPERDA INI MERUPAKAN BENTUK KOMITMEN KONKRET UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN SUMBAWA BARATLAYAK ANAK. KAMI MENGAPRESIASI

PENCANTUMAN KLAUSUL MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN, SERTA PENJAMINAN HAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG SECARA WAJAR.

CATATAN DAN MASUKAN STRATEGIS, AGAR RAPERDA INI TIDAK HANYA MENJADI DOKUMEN ADMINISTRATIF, FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMBERIKAN BEBERAPA MASUKAN KRITIS:

IMPLEMENTASI DI TINGKAT DESA

FRAKSI KAMI MEMINTA AGAR PERLINDUNGAN ANAK TIDAK HANYABERHENTI DI TINGKAT KABUPATEN. KAMI MENGUSULKAN ADANYA PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDETEKSI DINI KEKERASAN PADA ANAK.

ANGGARAN YANG MEMADAI

PERLINDUNGAN ANAK MEMERLUKAN BIAYA. KAMI MENDESAK PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENJAMIN ALOKASI ANGGARAN YANG MEMADAI BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS ATAU LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK AGAR FUNGSI PENDAMPINGAN KORBAN DAPAT BERJALAN MAKSIMAL.

PERLINDUNGAN DI DUNIA DIGITAL

MENGINGAT TINGGINYA ANCAMAN CYBERBULLYING DAN PORNOGRAFI DARING, KAMI MENYARANKAN ADANYA TAMBAHAN POIN MENGENAI LITERASI DIGITAL BAGI ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

MENJAMIN MASA DEPAN ANAK BERARTI MENJAMIN MASA DEPAN BANGSA. FRAKSI PDI PERJUANGAN AKAN TERUS BERDIRI DI BARISAN TERDEPAN DALAMMEMPERJUANGKAN HAK-HAK ANAK AGAR MEREKA DAPAT TUMBUH MENJADI PRIBADI YANG SEHAT, CERDAS, DAN MEMILIKI KARAKTER KEBANGSAAN YANG KUAT.

DARI BEBERAPA HAL YANG TELAH DIKEMUKAKAN DIATAS, MAKA DENGAN MENGUCAPKAN BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM, KAMI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT MENYATAKAN DAPAT MENERIMA 4 RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN BEBERAPA CATATAN DAN SARAN DIDALAMNYA UNTUK DIBAWA KEDALAM RAPAT PEMBAHASAN SELANJUTNYA.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN SERTA KESABARANNYA DALAM MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA PADA HARI INI, DAN MOHON MAAF APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN DIDALAM PENYAMPAIANNYA.

TALIWANG, 7 MEI 2026 FRAKSI PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT